Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Luhut Ungkap Penyebab dan Solusinya

Jakarta, danantaranews.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keyakinannya bahwa perekonomian Indonesia akan terus tumbuh positif meski di tengah tantangan meningkatnya angka kemiskinan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Luhut menjelaskan bahwa kenaikan tingkat kemiskinan saat ini sangat mungkin dipicu oleh lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut masih bisa dikendalikan melalui berbagai kebijakan strategis pemerintah.

Menurut Luhut, salah satu kunci utama menjaga stabilitas ekonomi adalah efisiensi dalam berbagai sektor. Pemerintah, kata dia, terus mendorong peningkatan efisiensi sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Efisiensi menjadi fokus utama dalam setiap program yang kami jalankan,” ujarnya.

Selain itu, Luhut menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Ia mengingatkan bahwa peluang besar ini tidak akan berlangsung lama, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal dalam satu dekade ke depan.

“Bonus demografi ini hanya berlangsung sekitar 10 tahun lagi. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, target Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai,” jelasnya.

Luhut menilai, kolaborasi yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi faktor penentu dalam mengelola potensi tersebut. Dengan kerja sama yang kuat, ia optimistis Indonesia mampu melewati berbagai tantangan ekonomi global.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat transformasi digital, termasuk melalui pengembangan GovTech atau teknologi pemerintahan digital. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi praktik korupsi.

“Dengan GovTech, proses menjadi lebih transparan dan efisien. Ini juga membantu menekan potensi korupsi karena sistemnya berbasis teknologi,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pengembangan teknologi tersebut merupakan hasil karya anak bangsa, yang menunjukkan kesiapan Indonesia dalam memasuki era digital.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti adanya fenomena yang disebut sebagai anomali dalam perekonomian Indonesia. Meski pertumbuhan ekonomi tercatat stabil di angka sekitar 5 persen per tahun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas.

Menurut Prabowo, kondisi ini menjadi indikasi bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi masih belum merata dan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Pemerintah pun berkomitmen untuk melakukan pembenahan kebijakan agar hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan berbagai strategi yang tengah dijalankan, mulai dari efisiensi, pemanfaatan bonus demografi, hingga digitalisasi pemerintahan, Indonesia diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.